Izin Usaha Konstruksi di Indonesia: Apa yang Perlu Diketahui Investor Asing

Berekspansi ke industri konstruksi Indonesia yang sedang berkembang pesat memang sangat menguntungkan, tetapi juga menghadirkan tantangan regulasi yang unik. Banyak perusahaan asing di sektor-sektor seperti arsitektur, desain interior, dan jasa konstruksi tertarik dengan dorongan infrastruktur dan potensi pasar Indonesia yang besar.

Skenario umum: Seorang investor asing ingin mendirikan bisnis konstruksi atau desain di Indonesia, namun ia segera menyadari bahwa mendirikan bisnis PT PMA (Perseroan Terbatas Asing) memerlukan modal investasi minimum yang cukup besar—seringkali di luar rencana langsung mereka. Alih-alih menghentikan ekspansi, solusi yang lebih praktis muncul: mendirikan Kantor Perwakilan di bawah lisensi BUJKA.

Artikel ini memberikan gambaran mendalam mengenai perizinan usaha konstruksi di Indonesia, peran BUJKA bagi kontraktor asing, dan bagaimana sistem berbasis risiko KBLI diterapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 membentuk persyaratan perizinan.

Mengapa Perizinan Usaha Konstruksi Penting di Indonesia

Izin usaha konstruksi bukan sekadar formalitas; izin tersebut merupakan tulang punggung hukum operasional di sektor konstruksi Indonesia. Tanpa izin yang sah, perusahaan tidak dapat:

• Menandatangani kontrak dengan klien atau lembaga pemerintah.
• Berpartisipasi dalam tender proyek infrastruktur.
• Mempekerjakan pekerja secara legal, terutama insinyur atau ahli asing.
• Akses manfaat pajak atau pembiayaan proyek.

Sektor konstruksi Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konstruksi menyumbang sekitar 10% dari PDB pada tahun 2024, didorong oleh proyek infrastruktur, pembangunan perkotaan, dan pertumbuhan sektor swasta. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu tujuan paling menjanjikan di Asia Tenggara bagi bisnis konstruksi dan desain.

Tinjauan Umum Kerangka Perizinan Konstruksi

Perusahaan asing dan lokal harus mengikuti kerangka perizinan terstruktur Indonesia. Kategori utamanya adalah:

1. SBU (Surat Badan Usaha) – sertifikasi untuk perusahaan konstruksi lokal, yang dikeluarkan oleh asosiasi resmi, yang mengonfirmasi kemampuan teknis dan finansial.
2. BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi Lokal) – badan usaha konstruksi lokal yang terdaftar berdasarkan hukum Indonesia, yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
3. BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) – kantor perwakilan konstruksi asing, yang memungkinkan perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia dengan batasan tertentu.

Setiap lisensi memiliki persyaratan, hak, dan batasan yang berbeda. Bagi kontraktor asing, BUJKA seringkali merupakan pintu masuk yang paling realistis.

BUJKA: Gerbang bagi Perusahaan Konstruksi Asing

Izin BUJKA memungkinkan penyedia jasa konstruksi asing untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Berbeda dengan PT PMA, BUJKA tidak memerlukan suntikan modal disetor yang besar, tetapi memiliki beberapa batasan:

• Ruang Lingkup Pekerjaan: BUJKA hanya boleh menangani proyek yang berskala besar, kompleks, dan bernilai tinggi, serta wajib bekerja sama dalam operasi (KSO) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUJKN) setempat.
• Kepemilikan:Bukan merupakan suatu perusahaan penuh, melainkan merupakan kantor perwakilan dari perusahaan induk asing.
• Persyaratan:
  • Rekam jejak yang terbukti dalam proyek skala besar di luar negeri.
  • Kemampuan finansial untuk mendukung proyek-proyek besar.
  • Pengangkatan perwakilan di Indonesia.
  • Sertifikasi teknis, seperti SKA (Sertifikat Keahlian) untuk insinyur.

Hal ini membuat BUJKA solusi praktis bagi perusahaan asing menginginkan akses pasar tanpa memenuhi persyaratan modal PT PMA yang ketat.

KBLI dan Perizinan Berbasis Risiko

Indonesia mereformasi sistem perizinannya dengan Pendekatan Berbasis Risiko (OSS-RBA), yang menyelaraskan perizinan dengan tingkat risiko bisnis. Landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025, yang memperbarui kerangka kerja sebelumnya.

Dalam sistem ini, kegiatan usaha diklasifikasikan dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Setiap kode KBLI menentukan:

• Apakah aktivitasnya berisiko rendah, sedang-rendah, sedang-tinggi, atau tinggi.
• Jenis lisensi atau sertifikasi apa yang diperlukan.

Untuk jasa konstruksi, BUJKA dikategorikan sebagai kegiatan berisiko sedang-tinggi. Artinya:

• Perusahaan tidak hanya harus mengamankan Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi juga Sertifikat Standar yang diterbitkan setelah diverifikasi oleh otoritas terkait.
• Proses perizinan lebih ketat dibandingkan dengan kegiatan berisiko rendah, memerlukan kepatuhan terhadap standar teknis dan profesional.

📌 Referensi: Ashurst – Penyederhanaan Perizinan Usaha di Indonesia: PP 28/2025

PMA vs Kantor Perwakilan dengan BUJKA

Investor asing sering menghadapi pilihan antara membentuk PT PMA atau mendirikan kantor perwakilan dengan lisensi BUJKA.

PT PMA atau Perseroan Terbatas milik Asing 

• Keuntungan: kepemilikan penuh, cakupan lebih luas, kehadiran jangka panjang.
• Kekurangan: memerlukan investasi Rp 10 miliar, proses pendirian lebih lama.

Kantor Perwakilan BUJKA

• Keunggulan: hambatan masuk lebih rendah, akses ke proyek berskala besar, kepatuhan terhadap KBLI risiko menengah-tinggi.
• Kekurangan: tidak dapat beroperasi secara mandiri; terbatas pada proyek kerjasama dengan BUJKN setempat.

Bagi perusahaan yang sedang menjajaki pasar atau fokus pada mega proyek, BUJKA dapat menjadi alternatif strategis sebelum beralih menjadi PT PMA.

Kepatuhan dan Kewajiban Berkelanjutan

Memperoleh izin BUJKA atau izin konstruksi lainnya bukanlah akhir dari perjalanan. Perusahaan asing juga harus:

• Menyerahkan laporan pengawasan proyek konstruksi di Indonesia secara berkala kepada pihak berwenang.
• Membayar pajak yang berlaku, termasuk Pajak Penghasilan Badan dan PPN.
• Memastikan kepatuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja.
• Pertahankan sertifikasi profesional yang berlaku dan perbarui lisensi bila diperlukan.

Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan denda, penangguhan, atau pencabutan lisensi.

Praktik Terbaik untuk Investor Asing

Untuk memaksimalkan peluang dan mengurangi risiko, perusahaan konstruksi asing harus:

1. Melakukan Studi Kelayakan – Memahami permintaan pasar, hambatan hukum, dan kelayakan proyek sebelum memilih antara PT PMA dan BUJKA.
2. Bermitra dengan Perusahaan Lokal yang Terpercaya – Mitra BUJKN yang kuat sangat penting untuk memenangkan proyek berskala besar di bawah BUJKA.
3. Siapkan Dokumentasi Teknis Lebih Awal – Termasuk sertifikasi SKA/SKT, portofolio proyek, dan laporan keuangan.
4. Pertimbangkan Pendekatan Hibrida – Beberapa perusahaan memulai dengan BUJKA untuk masuk, kemudian beralih ke PT PMA untuk operasi yang lebih luas.

Business Hub Asia menawarkan konsultasi menyeluruh, membantu investor memilih jalur masuk yang tepat, mengelola kepatuhan, dan membangun kemitraan berkelanjutan di sektor konstruksi Indonesia.

Mulailah langkah pertama Anda untuk mendapatkan Izin Usaha Konstruksi di Indonesia sekarang

Memasuki pasar konstruksi Indonesia menawarkan potensi yang sangat besar, tetapi membutuhkan proses perizinan yang kompleks. Dari PT PMA hingga BUJKA dengan klasifikasi risiko menengah-tinggi KBLI, pilihan perizinan menentukan kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam proyek dan mematuhi peraturan nasional.

Lisensi yang tepat lebih dari sekadar kepatuhan, tetapi juga keputusan strategis yang membentuk masuknya pasar dan pertumbuhan jangka panjang Anda.

Bermitra dengan Business Hub Asia untuk panduan ahli dalam mengajukan permohonan izin usaha konstruksi di Indonesia, pendaftaran BUJKA, dan solusi kepatuhan. Hubungi kami hari ini untuk konsultasi gratis.